Sampai sekarang BUMD milik Pemprov Kalsel, PT Bangun Banua dinilai masih belum optimal. Terkait hal itu, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membeberkan, pengoperasian PT Bangun Banua masih terkendala modal usaha.
Koranbanjarmasin.net – Ketua Komisi II, Imam Suprastowo mengakui, sejak 2019 hingga hingga sekarang PT.Bangun Banua memiliki beragam terobosan bisnis baru, seperti pengembang properti, gas elpiji. Lalu rencana pengerukan pasir hingga rencana perdagangan sapi potong.
Namun sejauh ini, kata Imam belum bisa berjalan optimal dikarenakan berbagai kendala antara lain soal permodalan.
Disinggung ada kesan alot untuk bersinerji sesama BUMD, Ketua Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini tak menampik dan menyebutkan, kendala lain, adalah alasan terkait agunan.
“Jaminan yang dimiliki PT Bangun Banua dinilai belum beres karena banyak sertifikat tanah yang masih dalam proses,” sebutnya.
Realita aturan perbankan lanjut Imam, memang dapat dipahami. Namun dirinya mengaku cukup heran, mengapa proposalnya tidak segera dilaksanakan saja. Sebab ada lex spesialis-nya karena BUMD sesama milik daerah.
“Kalo memang ada kekurangan nilai agunan, kita punya PT Jamkrida untuk menjamin, sehingga sinergi bisa berjalan semua,” ucapnya.
Untuk itu ia meminta kepada Bank Kalsel agar bisa mengayomi semua BUMD yang ada karena dananya milik masyarakat Kalsel.
“Jadi yang diutamakan itu masyarakat Kalsel,” tandas Imam.
Sesama BUMD lanjut dia, seharusnya ada keluwesan sehingga semua bisa berjalan sesuai target, karena seperti diketahui, pendapatan daerah hingga kini masih didominasi dari pajak kendaraan bermotor.
Atas persoalan itu, Komisi II berencana Juni nanti akan mempertemukan kembali dan membahas bersama Biro Ekonomi, Bank Kalsel, PT Jamkrida dan PT Bangun Banua.
“Tidak termasuk PT Ambapers, anak perusahaan Bangun Banua yang sudah berjalan cukup bagus,” jelas politisi Partai PDIP Kalsel ini.(yon/may)
